Izin Usaha Industri

IUI adalah Izin Usaha Industri.

(1) Setiap orang atau badan yang mendirikan usaha dengan kategori menengah wajib memiliki Izin Usaha Industri.

(2) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memiliki Persetujuan Prinsip sebelum diterbitkan Izin Usaha Industri, apabila :

  • berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
  • jenis industrinya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 dan/atau perubahannya;
  • jenis industrinya tercantum dalam Lampiran I huruf G Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 dan/atau perubahannya; (atau)
  • lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 dan/atau perubahannya.

(3) Izin Usaha Industri berlaku sebagai izin gudang bagi gudang yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan.

(4) Izin Usaha Industri diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan Izin Usaha Industri melalui persetujuan prinsip, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

  1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab/Direktur;
  2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
  4. fotocopy Izin Gangguan;
  5. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
  6. memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
  7. fotocopy persetujuan prinsip;
  8. laporan tentang informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek).

Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan Izin Usaha Industri tanpa melalui tahap persetujuan prinsip, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

  1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab/direktur;
  2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
  4. fotocopy Izin Gangguan, kecuali bagi jenis industri yang tercantum pada Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
  5. fotocopy Izin Lokasi bagi jenis industri yang tercantum pada Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
  6. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
  7. Surat Keterangan dari pengelola industri/Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
  8. dokumen lain yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang – undangan bagi industri tertentu.

 

 

Untuk memudahkan pemohon dalam mempersiapkan kelengkapan pengurusan perijinan, berikut ini cecklist persyaratan TDI/IUI:
PERSYARATAN TDI/IUI (Baru/Perpanjangan)

1

Copy KTP Direktur/Pemilik (1 Lbr)

2

Copy NPWP (1 Lbr). NPWP Badan Usaha, jika berupa Badan

3

Copy Bukti Kepemilikan Tempat Usaha: Sertifikat Tanah/Sewa (1 Lbr) + Surat Keterangan tdk keberatan pemilik

4

Ijin Tetangga Kanan Kiri (sesuai format) diketahui RT, RW & Lurah setempat *)

5

Copy Akta Pendirian & Perubahan + Pengesahan (1 Lbr)

6

Copy Ijin Gangguan (HO) untuk TDI dan IUI **)

7

Copy Ijin Mendirikan Bangunan untuk TDI dan IUI **)

8

Copy AMDAL/UKL dan UPL, kecuali TDI

9

Foto Berwarna 4X6 (2 lbr), kecuali IUI

10

DOKUMEN LAIN yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu

 

Berikut Berkas File Permohonan IUI (Klik Link dibawah untuk download)

- IUI Melalui PP

- IUI Tanpa Melalui PP

- Surat Kuasa (Jika dikuasakan)

- FORM LAPORAN INFORMASI INDUSTRI model V

- FORM LAPORAN INFORMASI INDUSTRI model VI

Ket:

*) untuk industri yg tercantum dlm KEPMENPERIN No. 148/M/SK/7/1995

**) kecuali bg industri yg tdk tercantum dlm KEPMENPERIN No. 148/M/SK/7/1995

Daftar Layanan

  • SIUP

    SIUP adalah Surat Ijin Usaha Perdagangan. Sebagaimana disebutkan dalam Perda No.1 Tahun 2010 Bab IV pasal 5 ayat 1 bahwa Read More
  • Tanda Daftar Perusahaan

    TDP adalah Tanda Daftar Perusahaan Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggungjawab perusahaan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala  Daerah dengan Read More
  • STPW

    STPW adalah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk Pemberi Waralaba berasal dari Dalam Negeri diajukan kepada Read More
  • TDG (Tanda Daftar Gudang)

    TDG adalah Tanda Daftar Gudang Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 14-16 Peraturan Daerah Kota Surabaya no. 1 tahun 2010. Pendaftaran Read More
  • Izin Pameran Seminar

    Sebagaimana disebutkan dalam Perda No.10 Tahun 2010 Bab IV Pasal 22 bahwa Setiap penyelenggara Pameran Dagang, Konvensi dan Seminar Dagang Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4